Prosesnya kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk melengkapi dokumen berbadan hukum BUMDES melalui Kementrian Hukum. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Pertemuan Desa Darusalam yang dilakukan secara online dan difasilitasi oleh TAPM Kabupaten Bima, Pendamping Desa Kecamatan Bolo dan Pendamping Lokal Desa (PLD).
Selain itu juga pihak BUMDES melengkapi Berita Acara Pengakatan Pengelola, Daftar Hadir dan Foto Kegiatan serta Dokumen Perdes, AD, ART dan Program Kerja Bum Desa maupun SK Direktur , NPWP.
Salah seorang Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM) Tingkat Kabupaten Bima M. Din M. Din kepada media ini Rabu (23/4/2025), menegaskan, bahwa BUMDES Se Indonesia diwajibkan untuk Pengajuan Badan Hukum secara Online ke Kementerian Hukum . Dan bilamana tidak dilakukan , maka konsekwensinya BUMDES tersebut 1. Tidak dapat menjadi pemegang saham. 2 . Tidak dapat menjalankan usaha sebagai LKM, 3. Tidak dapat melakukan transaksi keuangan besar. 4. Tidak dapat mengakses pendanaan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dimaksudkan tersebut yakni bank umum yang membutuhkan jaminan hukum dalam bentuk badan hukum. Dan keputusan ini berdasarkan Permendespdtt no 3 Tahun 2021 Tentang pendaftaran , pendataan dan pemeringkatan , pembinaan dan pengadaan barang dan / Jasa Badan Usaha Milik Desa. "Tegasnya. (***)